Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Through fiscal decentralization, local governments are expected to assume more responsibility for regional problems such as unemployment. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period 2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multiple regression analyses. The results show that Regional Revenue and Revenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate. Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for the next two years, while goods and services expenditures have a positive effect on the unemployment rate. In addition, the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affect the unemployment rate.
Abstrak
Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lain pengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di Wilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya, sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright notice can be accessed here
References
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2011). Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah, Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010. Jakarta: BPKP.
Badan Pusat Statistik. (2011). Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2013). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2013. Jakarta: BPS.
Decentralization Support Facility. (2010). Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah. Jakarta: World Bank.
Friedman, Milton. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, Vol. 58, hlm. 1-17.
Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, Damodar. (2006). Basic Econometrics. Edisi ke-4. New York: The McGraw-Hill Companies.
Lewis, W. Arthur. (1954). Economic Development with Unlimited Surplus of Labour. The Manchester School, Vol. 22, hlm. 139-191.
Mahdavi, Saeid dan Emmanuel Alanis. (2013). Public Expenditures and The Unemployment Rate in American States: Panel Evidence. Applied Economics, Vol. 45, hlm. 2926-2937.
Muda, Iskandar, et al. (2014). “The Effect of Fiscal Potential, Fiscal Needs and Internal Control on the Provincial Intergovernmental Transfer Allocation in the Districts/Cities in North Sumatera, Indonesia”. International Journal of Management Sciences and Business Research, Vol. 3, hlm. 22-35.
Mulyana, Budi, Subkhan, dan Kuwat Slamet. (2006). Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia. Jakarta: LPKPAP.
Murwirapachena, Genius, et al. (2013). “Fiscal Policy and Unemployment in South Africa: From 1980 to 2010”. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, hlm. 579-587.
Nachrowi, D. Nachrowi dan Hardius Usman. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Nugroho, Bhuono Agung. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS. Yogyakarta: ANDI.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 180 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.
Peraturan Menteri Keuangan No. 20 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau.
Ranis, Gustav dan John C. H. Fei. (1961). “A Theory of Economic Development”. The American Economic Review, Vol. 51, hlm. 533-565.
Shah, Anwar, et al. (2012). General Purpose Central-Provincial-Local Transfers (DAU) in Indonesia, From Gap Filling to Ensuring Fair Access to Essential Public Services. Jakarta: World Bank.
Sukirno, Sadono. (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Sumarsono, Hadi dan Sugeng H. Utomo. (2009). “Deliberate Inflation Pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampak Bagi Pertumbuhan Daerah”. Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan, Vol. 3, hlm. 157-168.
The Asia Foundation. (2011). Local Economic Governance. Jakarta: Asia Foundation.
Tiebout, Charles M. (1956). “A Pure Theory of Local Expenditures”. Journal of Political Economy, Vol. 64, hlm. 416-424.
Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal. (2012). “Reformulasi DAU Untuk Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant”. Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah. Jakarta: World Bank.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.