Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi
Article Sidebar
Published
Sep 30, 2022
Main Article Content
Abstract
This research aims to understand the effect of the Special Allocation Fund (DAK) on the Human Development Index (IPM) with the government capital expenditure as a intervening variable. The sample in this research include 497 districts/cities of Indonesia during the period 2015 to 2019. The research method used in this research is the panel data regression with a fixed effect model (FEM) and path analysis. The results showed that: (1) DAK has a significant positive effect on government capital expenditure; (2) government capital expenditure has a significant positive effect on IPM; (3) DAK has a significant positive effect on IPM; and (4) DAK has a significant positive indirect effect on IPM through government capital expenditure.
Article Details
How to Cite
Nashshar, M., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 7(3), 255-270. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.474
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright notice can be accessed here
References
Appiah, M., Amoasi, R., & Frowne, D. I. (2019). Human development and its effects on economic growth and development. International Research Journal of Business Studies, 12(2), 101-109.
Ardhani, P. (2011). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Arisman. (2018). Determinant of human development index in ASEAN countries. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 7(1), 113-122.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). Analisis perspektif, permasalahan dan dampak dana alokasi khusus (DAK).
Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks pembangunan manusia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bahl, R. (1999). Implementation rules for fiscal decentralization.
Fauzan, M. (2016). Peluang titik berat otonomi pada daerah provinsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Media Hukum, 23(1), 173-189.
Gujarati, D. N. (2004). Basic econometrics fourth edition. New York: McGraw Hill.
Kementerian Dalam Negeri. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.
Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap IPM provinsi di Indonesia tahun 2007-2011. JEJAK: Journal of Economics and Policy, 6(2), 103-213.
Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal, 1(1), 1-15.
Nilawati, E. (2019). Analisis dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Maksipreneur, 9(1), 41-60.
Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120-1149.
Oates, W. E. (2006). On the theory and practice of fiscal decentralization. IFIR Working Paper.
Pramartha, I. A., & Dwirandra, A. (2018). Pengaruh desentralisasi fiskal, belanja modal, dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia. E-Jurnal Akuntansi, 22(3), 2458-2482.
Purba, S. P. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Republik Indonesia. (2004a). 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2004b). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2014b). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
Republik Indonesia. (2015). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Republik Indonesia. (2016). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Republik Indonesia. (2017). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
Republik Indonesia. (2018). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
Republik Indonesia. (2019). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Riviando, A., Henri, A., & Halmawati. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 1-17.
Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(1), 77-92.
Siswadi, Pituringsih, E., & Irwan, M. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal. Assets, 5(2), 281-298.
Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh dana transfer, dana desa, dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 4(3), 285-305.
United Nations Development Programme. (1990). Human development report 1990. New York: Oxford University Press.
Wahyuni, S., Juanda, B., & Fahmi, I. (2017). Kualitas belanja daerah dan hubungannya dengan kinerja pembangunan di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 6(2), 16-31.
Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Accounting Analysis Journal, 2(1), 44-51.
Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 4(1), 21-28.
Yaqin, U. A., & Titiek, H. (2018). Analisis permasalahan pengelolaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada pemerintah daerah. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 123-136.
Ardhani, P. (2011). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Arisman. (2018). Determinant of human development index in ASEAN countries. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 7(1), 113-122.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). Analisis perspektif, permasalahan dan dampak dana alokasi khusus (DAK).
Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks pembangunan manusia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bahl, R. (1999). Implementation rules for fiscal decentralization.
Fauzan, M. (2016). Peluang titik berat otonomi pada daerah provinsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Media Hukum, 23(1), 173-189.
Gujarati, D. N. (2004). Basic econometrics fourth edition. New York: McGraw Hill.
Kementerian Dalam Negeri. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.
Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap IPM provinsi di Indonesia tahun 2007-2011. JEJAK: Journal of Economics and Policy, 6(2), 103-213.
Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal, 1(1), 1-15.
Nilawati, E. (2019). Analisis dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Maksipreneur, 9(1), 41-60.
Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120-1149.
Oates, W. E. (2006). On the theory and practice of fiscal decentralization. IFIR Working Paper.
Pramartha, I. A., & Dwirandra, A. (2018). Pengaruh desentralisasi fiskal, belanja modal, dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia. E-Jurnal Akuntansi, 22(3), 2458-2482.
Purba, S. P. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Republik Indonesia. (2004a). 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2004b). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2014b). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
Republik Indonesia. (2015). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Republik Indonesia. (2016). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Republik Indonesia. (2017). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
Republik Indonesia. (2018). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
Republik Indonesia. (2019). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Riviando, A., Henri, A., & Halmawati. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 1-17.
Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(1), 77-92.
Siswadi, Pituringsih, E., & Irwan, M. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal. Assets, 5(2), 281-298.
Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh dana transfer, dana desa, dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 4(3), 285-305.
United Nations Development Programme. (1990). Human development report 1990. New York: Oxford University Press.
Wahyuni, S., Juanda, B., & Fahmi, I. (2017). Kualitas belanja daerah dan hubungannya dengan kinerja pembangunan di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 6(2), 16-31.
Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Accounting Analysis Journal, 2(1), 44-51.
Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 4(1), 21-28.
Yaqin, U. A., & Titiek, H. (2018). Analisis permasalahan pengelolaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada pemerintah daerah. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 123-136.