Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini tujuannya yaitu meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan PVECM (Panel Vector Correction Model) di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (human capital).
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright notice can be accessed here
References
Badan Pusat Statistik. (2019). Perkembangan beberapa indikator utama sosial ekonomi provinsi Jawa Timur. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
Bappenas. (2018). Indeks pembangunan inklusif. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Buhr, W. (2003). What is infrastructure? (No.Discussion Paper No 10703).
Danladi, J. D., Akomolafe, K. J., Olarinde, O. S., & Anyadiegwu, N. L. (2015). Government expenditure and its implication for economic growth: Evidence from Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 6(18), 142–151.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2018). Profil kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Echekoba, F. N., & Chinelo, A. I. (2017). The impact of government expenditure on Nigeria economic growth: a further disaggregated approach. NG-Journal of Social Development, 6(3), 34–48. https://doi.org/10.12816/0038069
Gould, F. (1983). The development of public expenditures in western industrialized coutries: a comparative analysis. Publics Finance, 38 (1), 38–69.
Jamil, H. (2017). Implikasi kebijakan fiskal era orde baru dan era reformasi dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 5(2).
Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals. Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth, (12), 123–144 https://doi.org/10.1332/policypress/97814 47332497.003.0006
Levine, R., N. Loayza, & T. B. (2000). Financial intermediation and growth: causality and causes. Journal of Monetary Economics, 1.
Meier, G. M. & Rauch, J.E. (2000). Leading issues in economic development (Seventh Ed). New York: Oxford University Press.
Nurmainah, S. (2013). Analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 20, 131–141. https://doi.org/10.1017/CBO978110741532 4.004
Nurudeen, A., & Usman, A. (2010). Government expenditure and economic growth In Nigeria, 1970-2008: a disaggregated analysis. Business and Economics Journal, 1(1), 1–11.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. 02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Jakarta.
Pratiwi, I. E., & Ismal, R. (2017). Analisis dampak kebijakan fiskal dan sasaran akhir kebijakan moneter terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia. Middle East and Islamic Studies, 4(1).
Pritchett, J. B. (2001). Quantitative estimates of the United States interregional slave trade, 1820- 1860. The Journal OfEconomic History, 61(2).
Ram, R. (1986). Government size and economic growth: a new framework and some evidence from cross section and time series data. American Economic Review, 76(1), 191–203.
Ramadhan, R. R., & Setiadi, Y. (2019). Pengaruh modal fisik dan sumber daya manusia terhadap indeks inklusif di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17(2), 109–124. https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9797
Santos, M. A., Hausmann, R., & Espinoza, L. (2017). Shifting gears: a growth diagnostic of Panamaa. SSRN Electronic Journal, (January). https://doi.org/10.2139/ssrn.2880654
Sidek, N. Z. M., & Asutay, M. (2020). Do government expenditures and institutions drive growth? Evidence from developed and developing economies. Studies in Economics and Finance, 38(2), 400-440.
https://doi.org/10.1108/SEF-10-2019-0412
Sitorus, A. V. Y., & Arsani, A. M. (2018). Komparasi pertumbuhan ekonomi inklusif di 33 provinsi Indonesia tahun 2010- 2015 : studi kasus menggunakan metode pendekatan ADB , WEF, dan UNDP. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 2(1), 64–77.
Torrisi, G. (2009). Public infrastructure: definition, classification and measurement issues, economics, management, and financial markets. Wahington DC: George Washington University.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Jakarta.
UNDP. (2017). UNDP’s Strategy for Inclusive and Sustainable Growth. New York: UNDP.
World Bank. (2014). Indonesia: menghindari perangkap. The World Bank Office Jakarta.