Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah

Main Article Content

Ari Mulianta Ginting Muhammad Zilal Hamzah Eleonora Sofilda

Abstract

Indonesia memasuki era baru dari sentralistik menjadi desentralistik. Dampak dari desentralisasi tersebut adalah adanya dana pemberian dana perimbangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Namun pemberian dana perimbangan tersebut, memberikan dampak lain yaitu ketergangungan pemerintah daerah kepada dana perimbangan. Penelitian menggunakan analisis metode kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data model dengan menggunakan data dari kluster kabupaten/kota dari kluster I sampai dengan IV dari tahun 2013-2018. Penelitian juga menggunakan analisis kuadran untuk melakukan mapping terhadap kabupaten/kota terhadap dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ditemukan bahwa pengaruh dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ini sejalan dengan analisa kuadran bahwa dari data kabupaten/kota yang ada baik di kluster I-IV, hampir 91,3% kabupaten/kota yang ada berada di kuadran IV. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 91,3% kabupaten/kota memiliki dana perimbangan yang realtif rendah dengan kemandirian keuangan yang juga relatif rendah untuk kluster I, III dan IV. Berdasarkan hasil tersebut maka pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran kepada potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi daerah khususnya kepada belanja yang bersifat investasi dan produktif.

Article Details

How to Cite
Ginting, A., Hamzah, M., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(2), 105-127. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126
Section
Articles

References

Dwi, S. (2013). Pengaruh penganggaran terhadap kinerja aparat pemda melalui sistem informasi keuangan daerah (studi kasus : Pemda Kabupaten Kudus). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(01).

Dwipayana, A. S. E. (2003). Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: Insitute of Research and Emporwerment.

Ekananda, M. (2016). Analisis Ekonometrika Data Panel Teori dan Pembahasan Menyeluruh Bagi Penelitian Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. Economic Journal of Emerging Markets, 9(2), 199–209. https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9

Ghuman, B. S., & Singh, R. (2013). Decentralization and delivery of public services in Asia. Policy and Society, 32(1), 7–21. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2013.02.001

Ginting, A. M. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera utara. In Desentralisasi Fiskal dan Persaingan Usaha (pp. 126–194). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Pusblisihing.

Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, Z. (2008). Kajian Teoritis Desentralisasi Fiskal (First). Jakarta: Institute of Publishing, Indonesia Business School.

Hankla, C. R., & Hankla, C. R. (2009). When Is Fiscal Decentralization Good for Governance ? When is Fiscal Decentralization Good for Governance ? Publius, 39(4), 632–650. https://doi.org/10.1093/publius/pjn034

Haryanto, J. T. (2015). Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Retrieved January 12, 2019, from http://kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya



Haryanto, J. T. (2017). PENGHASIL SDA DAN NON-SDA DI ERA DESENTRALISASI FISKAL ( Comparative Analysis of Regional Financial Mapping from The Producer of Natural Resources and Non-Natural Resources in The Fiscal Decentralization Era ). Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 8(2), 103–116.

Haryanto, J. T. (2018). Regional financial performance evaluation in the Indonesian fiscal decentralization era. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 5(3), 115–128.

Hidayat, A. R. (2018). Otonomi Daerah Kemandirian Daerah Belum Terwujud. Kompas, p. 2.

Indonesia, R. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (2014). Indonesia: DPR RI.

Kalirajan, K. (2012). Fiscal Decentralization and Development Outcomes in India : An Exploratory Analysis. World Development, 40(8), 1511–1521. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.005

Kuncoro. (2014). Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Malik, Shahnawaz; Mahmood-Ul-Hassan; Husain, S. (2006). Fiscal Decentalization and Economic Growth in Pakistan. The Pakistan Development Review, 45(4), 845–854.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Andi). Yogyakarta.

Michael, H.-M. (2008). The Tiebout Hypothesis 50 Years Later: Lessons and Lingering Challenges for Metropolitan Governance in the 21st Century. Public Administration Review, 68(1), 97–109. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00840.x
Muhammad, H. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Sungkai, 4(2).

Oates, W. (1972). Fiscal Federalims. New York: Harcourt Brace.

Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2015). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities. Environment and Planning C: Government and Policy, 34(2), 262–280. https://doi.org/10.1177/0263774X15614153

Risyanto, H. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut. Coopetition, 6(1), 21–33.

Savitry, E., Saleh, H. A., & Arifin, I. (2011). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta Skripsi. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4, 23–34.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan; Mukhlis, I. (2016). The Relation of Fiscal Decentralization, Regional Finance and Social Justice for the Local Development of Indonesia. Applied Economics and Finance, 4(1). https://doi.org/10.11114/aef.v4i1.1911

Solihin, A., & Lesatri, N. A. (2010). ANALISIS KETIMPANGAN FISKAL DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH dan. Majalah Ekonomi, (1), 20–35.

Suprantiningrum, S. R. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). Media Ekonomi Dan Manajemen, 30(1), 30–40. https://doi.org/10.24856/mem.v30i1.232

Wasistiono, Sadu; Polyando, P. (2017). Politik Desentralisasi di Indonesia. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinangor.