Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
National development in general aims to improve people's welfare as measured by poverty indicators. In reducing poverty, one focus of the government is to reduce poverty in rural areas that have a higher percentage than urban areas. One of the government spending aimed at reducing poverty in rural areas is the Village Fund. This study aims to determine the effect of the Village Fund on poverty at the Regency/City level in Indonesia. This study uses quantitative data that focuses on economic variables consisting of the Total Poor Population as the dependent variable and the Village Fund as the main independent variable. In addition, Village Fund Allocation, Gross Regional Domestic Product, and Capital Expenditures are used as other independent variables. As a material for analysis and compiling recommendations, qualitative data in this study were used in the form of in-depth interviews with the Directorate General of Fiscal Balance and the Fiscal Policy Office. The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model. The result shows that the Village Fund variable has a negative effect on the Total Poor Population. This shows that the Village Fund is able to effectively reduce the number of poor people. However, based on the results of in-depth interviews, there are at least three aspects of the Village Fund policy that need to be improved namely covering improvements to the formulation aspects, aspects of strengthening supervision, and aspects of increasing innovation in the use of Village Funds.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright notice can be accessed here
References
Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas alokasi dana desa (add) dan kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 29-41.
Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Indonesia 2019. Jakarta: BPS.
Dama, H. Y., Lapian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado (tahun 2005-2014). Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi, 16(3), 549-561.
Davey, K. (1988). Pembiayaan pemerintahan daerah. Jakarta: UI Press.
Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa dan kemiskinan. Jurnal Kitabah, 2(1), 86-101.
Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh alokasi dana: studi kasus di provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4(2), 11-18.
Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh pendapatan desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa dan kemiskinan. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), 5(2), 50-58.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivarite dengan spss. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Kementerian Keuangan. (2017). Buku saku dana desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(4), 62-72.
Murniasih, E. & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah di provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 12(1), 56-71.
Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, 4(2), 123 - 136.
Mustaqimah, K, Hartoyo, S., & Fahmi, I. (2017). Peran belanja modal pemerintah dan investasi pembangunan manusia dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 6(2), 1-15.
Nanga, M. (2006). Dampak transfer fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia: suatu analisis simulasi kebijakan. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Prasetyanto, E. (2012). Dampak alokasi dana desa pada era desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Rinusu, S. M. (2006). Pedoman Propoor and Gender Budgeting. Bandung: Ciba.
Rozani, I. (2017). Transfer dana pemerintah pusat. Bahan ajar pada Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
Saputra, A. W., & Mudakir, Y. B. (2011). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pdrb, ipm, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah. Semarang: E-prints.undip.ac.id.
Situmorang, A. P. (2019). 5-Strategi-pemerintah-tekan-angka-kemiskinan. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019, dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/3594321/5-strategi-pemerintah-tekan-angka-kemiskinan.
Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (pdb) dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(2), 357-366.
Susilowati, N. I., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal dan produk regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(2), 514-526.
Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multi dimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 8(3), 121-129.
Todaro, M. P. (2000). Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Widianto, A., Sedyautami, E. U., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, studi kasus pada kota Tegal. Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal, 5(2), 170-176.