Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Dengan IPM Tinggi, Sedang dan Rendah

Main Article Content

Sintong Arfiyansyah Moh. Khusaini

Abstract

Salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi (PDRB), tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yaitu pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi tetapi peringkat IPM Indonesia masih rendah. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat dibedakan menjadi berbagai fungsi diantaranya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan.  Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di ketiga fungsi tersebut terhadap IPM melalui PDRB di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010-2015 dan mengambil obyek penelitian di lima belas provinsi dengan kategori IPM tinggi, sedang dan rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengeluaran fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Ketiga fungsi tersebut mempengaruhi IPM dengan jalur yang berbeda di mana fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh melalui variabel PDRB, serta fungsi kesehatan mempengaruhi secara langsung tanpa melalui PDRB. Provinsi dengan IPM rendah berdasarkan penelitian sangat tergantung terhadap pengeluaran fungsi kesehatan meskipun pengeluaran fungsi tersebut bukan prioritas bagi provinsi dengan IPM rendah.

Article Details

How to Cite
Arfiyansyah, S., & Khusaini, M. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(4), 270-283. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77
Section
Articles