Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran

Main Article Content

Fandi Zaenudinsyah

Abstract

Central government expenditures as the largest component of state expenditures have an important role in determining national output and affecting allocation and efficiency of economic resources. The increase of state expenditures, both for central government expenditures and transfer to local governments, are ideally followed by responsive budget absorption pattern. The high remaining budget at the end of the year indicates that the budget implementation is not optimal, which could lead to economic losses. This low budget absorption pattern has also occurred at the spending units at the State Treasury Service Office (KPPN) Jakarta V. This study aims to determine the factors that cause a low budget absorption pattern of the state budget (APBN) at the end of the fiscal year at KPPN Jakarta V. This study used method of data analysis in the form of factor analysis. The results show that the low budget absorption pattern of the state funds at the end of the fiscal year is caused by eight factors, namely treasury administration, procurement implementation, budget planning, technical support requirements, procurement schedule, human resources, competencies, and job rotation. This study uses method of data analysis in the form of factor analysis. The results showed that the buildup of disbursement of state funds by the end of the fiscal year at the working units within KPPN Jakarta V caused by the eight factors, namely the treasury administration, procurement implementation, planning, supporting technical requirement, procurement scheduling, human resources, competencies, and mutation of officers in charge.


Abstrak


Belanja pemerintah pusat sebagai komponen terbesar belanja negara memiliki peran penting dalam menentukan output nasional dan mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi. Peningkatan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, idealnya diikuti dengan pola penyerapan yang responsive. Penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum optimal, bahkan dapat menyebabkan kerugian negara secara ekonomis. Penumpukan pencairan dana tersebut juga terjadi pada Satuan Kerja lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran pada Satuan Kerja lingkup KPPN Jakarta V disebabkan oleh delapan faktor, yaitu administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pengadaan, perencanaan anggaran, persyaratan teknis pendukung, jadwal pengadaan, sumber daya manusia, kompetensi, dan  mutasi pejabat.


 

Article Details

How to Cite
Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 1(1), 67-83. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56
Section
Articles

References

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi ke-6. Jakarta: Rineka Cipta.

Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 22 Update PLS Regresi. Edisi ke-7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul (Penyunting). (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah). Jakarta: Salemba Empat.

Hansen, Don R., dan Maryanne M. Mowen. (2007). Managerial Accounting. 8th edition. Ohio: Thomson Learning South-Western.

Herriyanto, Hendris. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis, Tidak Dipublikasikan, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Irawan, Prasetya. (2007). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: DIA FISIP UI.

Kementerian Keuangan. 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited).

Kementerian Keuangan. (2014). Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014.

Kementerian Keuangan. (2014). Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia: Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian Keuangan. (2015). Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Kuswoyo, Iwan Dwi. (2011). “Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri)”. Tesis, Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

Miliasih, Retno. (2012). “Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru”, Tesis, Tidak Dipublikasikan, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Nugroho, Mashudi Adi. (2013). “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Priatno, Prasetyo Adi. (2013). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 1, No. 2, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Santoso, Singgih. (2010). Statistik Multivariat: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, Sixth Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Siregar, Syofian. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim Penyusun BPPK. (2004). Dasar-Dasar Keuangan Publik. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Widarjono, Agus. (2015). Analisis Multivariat Terapan: Dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS. Edisi ke-3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Menteri Keuangan No. 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.





Dokumen dan Sumber Lain

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V. (2014). Bahan Sosialisasi SPAN SAKTI KPPN Jakarta V.