Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

Main Article Content

Heru Cahyono Kurniasih Mufidayati

Abstract

Community participation in the formulation of APBDes is one of the determining factors for villages in achieving the autonomy and prosperity since the law number 6 of 2014 concerning Villages was issued. How Sasakpanjang villagers participate in APBDes formulation is an issue that wants to be clarified through this research. Knowing this can be used to improving policy in the APBDes planning. This study uses the participation ladder from Arnstein. Combined with participatory budgeting theory by Wampler.Method of this study uses a qualitative approach with a descriptive carried out in Sasakpanjang Village, Bogor Regency. The informants in this study were selected purposively. The sample of data sources chosen purposively. Data collection is done through document review and in-depth interviews. Analysis and test of the validity of the data is done through, coding and categorization interview transcripts, interim conclusions, triangulation/crosscheck, and final conclusions. This study has resulted that quality of community participation in Sasakpanjang village at the damping level in the tokenism degree. Communities have begun to have an influence on the APBDes policy, but its nature is still artificial, and has not been able to control the APBDes policy. The inhibiting factors include, weak village government institutions, lack of leadership, and community characteristics. Therefore, village assistance needs to be reoriented.


Abstrak


Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana masyarakat desa Sasakpanjang berpartisipasi dalam perumusan APBDes-nya. Faktor apa yang menghambat partisipasi masyarakat penting untuk diketahui.  Penelitian ini merujuk pada teori tangga partisipasi dari Arnstein dan teori penganggaran partisipatif Wempler. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari telaah dokumen dan indepth interview. Kesimpulan penelitian ini, kualitas partisipasi masyarakat desa Sasakpanjang masih pada level peredaman dalam degree of tokenism. Masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap kebijakan APBDes, tetapi bersifat artifisial dan belum mampu mengontrol kebijakan APBDes.  Faktor-faktor yang menghambat antara lain, lemahnya institusi pemerintahan desa, ketiadaan leadership, budaya masyarakat dan  praktik pendampingan desa yang perlu reorientasi karena masih bersifat administratif. 

Article Details

How to Cite
Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(2), 173-194. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176
Section
Articles

References

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation, Journal of The American Institute of Planners, 35 (4), 216-224.
Artha, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Dana Desa, Tesis tidak dipublikasikan, UGM Yogyakarta.
Bappenas. (2002). Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Jangka Panjang, Prosiding Diskusi Panel tidak dipublikasikan.
Creighton, J. L. (2005). The Public Participation Handbook Making Better Decicion Through Citizen Involvement, Jossey Bass A Wiley Imprint, San Fransisco.
Gaventa, J. & Valderrama, C. (1999). Participation, Citizenship and Local Governance, Background note prepared for workshop on ‘Strengthening participation in local governance Institute of Development Studies’. https://www.uv.es/~fernandm/Gaventa,%20Valderrama.pdf di download tanggal 18 Juni 2019 jam 0.55 WIB.
Hadi, A. P. (2009). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan, Yayasan. Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), Jakarta.
Harun, W. W. (2016). Kebutuhan Pendamping , di unduh dari https://news.detik.com/kolom/3222600/atas-nama-dana-desa?utm_source=News&utm_medium=Msite&utm_campaign=ShareFacebook&fbclid=IwAR0uSmITv88TvViunos3jOHmQHbCV1A7M8KegaULNbh1QT8YnLgYSW9J4Zc
Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Mardiasmo. (2002). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mariana, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan, Jurnal Ilmu Pemerintahan, ISSN 2442-5958 Vol.1 No.2.
Marzali, A. (2012). Antropologi dan Kebijakan Publik, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mufidayati, K. (2012). Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada SekolahDasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di DKI Jakarta, Desertasi tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia.
Orosz, J. F. (2002). Views From The Field: Creating A Place For Authentic Citizen Participation In Budgeting, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 14(3), 423-444.
Raharjo, P. (2017). Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sebagai Arena Pertautan Teknokrasi Dan Partisipasi Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Sewon Bantul), Tesis tidak dipublikasikan UGM Yogyakarta.
Sedarmayanti. (2012). Good Governance Kepemerintahan yang Baik, Bagian Pertama, edisi revisi, Mandar Maju, Bandung.
Sijabat dan Cahyono. (2016). Studi Pengelolaan APBDes Pasca Undang-Undang Desa (Kasus Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat), Laporan Kajian Akademis tidak diterbitkan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor
Sukardi, A. (2009). Participatori Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
Sumpeno, W. (2013). Perencanaan Desa Terpadu, Penerbit Read, Banda Aceh.
Totok, M. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung.
Wampler, B. (2000). A Guide to Participatory Budgeting, The International Budget Object, Washington, D.C.
Waskitojati, D., dkk. (2016). Model Proses Penganggaran Pembangunan Desa Secara Partisipatif, Penerbit Lembaga Percik, Salatiga.