Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300% dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang yang mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing dianalisis menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor yang bertanggung jawab dan forum yang bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat Desa Jeungjing terhadap Dana Desa masih belum optimal disebabkan oleh karena tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat yang masih rendah serta akses informasi yang belum memadai. Sebagai konsekuensinya, diskusi yang terjadi antara dua pihak (aktor akuntabel dan forum akuntabel) serta konsekuensi yang muncul menjadi minimum adanya.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright notice can be accessed here
References
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. (2017a). Kecamatan Cisoka dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Tangerang: Tangerang
Bovens, M. (2006). Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework. European Governance Papers EUROGOV No.C-06-01.
Bovens, M. (n.d.). Public Accountability: A framework for the analysis and assessment of accountability arrangements in the public domain. Unpublished draft, made for CONNEX Research Group 2: Democracy and Accountability in EU.
Brandsma, G. J.& Schillemans, T. (2012). The Accountability Cube: Measuring Accountability. Journal of Public Administration Research and Theory.
Cresswell, J. W. & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approach Fourth Edition. California: SAGE Publication, Inc.
Dailytangerang.com. (2018). Terkait Dana Desa, Lima Kades di Tangerang Diperiksa. Daily Tangerang, 10 Januari 2018.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). Data Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Tangerang 2017. Email to rachmaaprilia@gmail.com tanggal 11 April 2018, tidak dipublikasikan
Ferguson, B.W. (2007). The Design of Municipal Development Funds. Review of Urban & Development Studies, Vol.5 (2), 154-173. Wiley Publisher: UK
Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
Hutomo, M. S. (2017). Studi Dampak Intensitas Pengawasan Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Silokdes Pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan APB Desa Di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2(2), 1-9.
Indonesian Corruption Watch (ICW). (2018). Outlook Dana Desa 2018. Jakarta: ICW.
Kementerian Keuangan. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan. (2018). Dana Desa 2019 Naik, Ini Catatan Mendes PDTT untuk Kepala Desa di Sambas.
Khadka, K. Bhattarai, C. (2012). Source Book for Social Accountability Tools. World Bank: Nepal.
Lindberg, S. I. (2009). Accountability: The Core Concept and Its Subtypes. The Africa Power and Politics Programme (APPP) Discussion Paper.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua. Penerbit Andi: Yogyakarta
Menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Menteri Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018.
Menteri Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Menteri Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemerintah Republik Indonesia. (2017a). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
Pemerintah Republik Indonesia. (2017b). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Presiden Republik Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Purnama, D. B., & Widiastoeti, H. (2016). Audit Internal Sistem Informasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2015. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1(1), 75-94.
Rahaman, K.R., Dhar T.K., Hossain, S.M. (2014). Bangladesh Municipality Development Fund: A Success Story for Sustainable Urban Development. Management Research and Practice Vol.6 (1), 46-64.
Serra, D. (2008). Combining Top-down and Bottom-up Accountability: Evidence from a Bribery Experiment. Presentation in IMEBE meeting 2008.
Setiawan, A., Haboddin, M. & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Indonesian Political Science Review Vol. 2(1), 1-16
Silverman, D. (2006). Interpreting Qualitative Data. Third edition. London: Sage Publication.
Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 3(1), 21-27.
Tuanakotta, T. M. (2017). Audit Kontemporer. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
United Nation Development Programme (UNDP). (2013). Reflections on Social Accountability. UNDP: New York.
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Application: design and methods, 6th edition. California: Sage Publication