Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Main Article Content

Ardyan Gulit Prasetya

Abstract

This research aims to empirically examine the influence of Leadership Style, Organization Commitment, Quality of Human Resources, Reward, and Punishment, and Law Regulation regarding the implementation of Performance-Based Budgeting in work units in payment area of KPPN Bima. Sampling was done with the incidental sampling method. Analysis method that has been used is multiple linear regression. Results of hypothesis testing in this study indicate that leadership style, organization commitment, and quality of human resources have positive and significant impact of Performance-Based Budgeting. While, reward, punishment, and regulation have positive but insignificant influence on the implementation of Performance-Based Budgeting. Simultaneously, Leadership Style, Organization Commitment, Quality of Human Resources, Reward and Punishment, and Law Regulation have a positive and significant influence on the implementation of Performance-Based Budgeting in work units in payment area of KPPN Bima.


Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode incidental sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Penghargaan dan sanksi serta aturan hukum berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Secara simultan, gaya kepemimpinan, komitmen seluruh komponen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima.

Article Details

How to Cite
Prasetya, A. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(1), 1-12. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.17
Section
Articles

References

Asikin, Decky Firmansyah. (2014). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). Makassar: Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. (tersedia di http://www.scribd.com/doc/269770585/Skripsi-Lengkap-Akuntansi-Decky-Firmansyah-Asikin#scribd) (diakses tanggal 25 Oktober 2015).
Bastian, Indra. (2006). Sistem Perencanaan & Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2005). Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009). Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Fitri, et al. (2013). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward, dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Dinamika Akuntansi. Volume 5, Nomor 2 Halaman 157-171.
Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi, Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Istiā€™anah. (2010). Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Volume 5, Nomor 1 Halaman 73-84.
Izzaty, Khairina Nur. (2011). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU Universitas Diponegoro Semarang). Semarang: Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. (tersedia di http://core.ac.uk/download/files/379/11726147.pdf ) (diakses pada 25 Oktober 2015).
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Better Practice Guide Penganggaran Berbasis Kinerja. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Laras, et al, (2013). Pendekatan Situasional (Teori Blanchard, Fiedler, Path Goal, dan Subtitusi. Malang: Universitas Brawijaya.
Madjid, Nurcholis, dan Ashari, Hasan. (2013). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Nawastri, Sabtari. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Grobogan). Semarang: Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. (tersedia di http://eprints.undip.ac.id/45734/1/25_NAWASTRI.pdf) (diakses tanggal 25 Oktober 2015).
Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015. Jakarta.
Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Peneleaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Jakarta.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Sembiring, Benar Baik. (2009). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten Karo). Medan: Tesis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. (diakses di http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4032/1/09E01980.pdf) (diakses tanggal 25 Oktober 2015).
Sugiyono. (2014). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sujarweni, V. Wiratna. (2015). SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Bidang PPA Kanwil DJPB Provinsi NTB. (2014). Data Pagu APBN Provinsi NTB TA 2015. http://bidangppantb.blogspot.co.id/2014/10/data-pagu-apbn-provinsi-ntb-ta-2015.html# (diakses 26 Oktober 2015).
Direktorat Jenderal Anggaran. (2009). Anggaran Berbasis Kinerja (Bagian I). http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628 (diakses 24 Oktober 2015).
Direktorat Jenderal Anggaran. (2014). Selangkah Lebih Maju Melalui Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja. http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628 (diakses 28 Oktober 2015).
Dwi CN, Meita. (2014). Penghargaan dan Hukuman dalam Organisasi Perusahaan. http://meitadwicipta.blogspot.co.id/2014/11/penghargaan-dan-hukuman-dalam.html (diakses 24 Oktober 2015).
Tawi, Mirzal. (2013). Pengukuran Sikap: Skala Likert. https://syehaceh.wordpress.com
/2013/06/01/pengukuran-sikap-skala-likert/ (diakses 25 Oktober 2015).
Trisacti, Wahyuni, (2006). Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kementerian/Lembaga: Masih Harus Banyak Berbenah. http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=97 (diakses 24 Oktober 2015).