Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat
Main Article Content
Abstract
Implementation of e-procurement in Indonesia is based on Presidential Decree no 54 2010 and its amendment. Ministry of Finance has developed Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) which serves e-procurement, but not exclusively, to its offices in Indonesia by providing an office in each of provinces in Indonesia. Implementation of e-procurement aims to increase accountability, transparency, effectiveness, efficiency and security of procurement. This study analyzes the implementation of e-procurement exclusively in LPSE of Ministry of Finance in West Papua. The result of this study shows implementation of e-procurement has met its purposes, increasing accountability, transparency, effectiveness, efficiency and security of procurement
Abstrak
Implementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan layanan e-procurement bagi, namun tak terbatas pada, kantor-kantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk kantor pada tiap provinsi di Indonesia. Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa.
Article Details
Copyright notice can be accessed here
References
Draft, R. L. (2008). Organization Theory and Design Tenth Edition. Cengage Learning.
European Commission. (2010). Green Paper on Expanding The use of e-procurement in the EU.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 edisi ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Undip.
Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). Managerial Accounting. Thomson South Western.
Ndikron, Suryaningsih, M., & Santoso, R. S. (2016). Implementasi E-procurement di Universitas Diponegoro.
Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-procurement) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Administrasi Publik, hlm. 1905-1911.
Nurchana, A. R., Haryono, B. S., & Adiono, R. (2014). Efektivitas E-procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Administrasi Publik, hlm. 355-359.
Rahayu, T. P., Saleh, C., & Prasetyo, W. Y. (2013). Implementasi Kebijakan E-procurement untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi. Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Sujarweni, W. V. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Udoyono, K. (2012). E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta.
Vaidya, K., Sajeev, A., & Callender, G. (2006). Critical Factors that Influence E-procurement Implementation Success in the Public Sector. Journal of Public Procurement volume 6, hlm. 70-99.
Yudiyatna, H. (2012). Buku Saku Pengadaan Barang/Jasa.