Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat

Main Article Content

Cosmas Sakti Wijaya Adi

Abstract

Implementation of e-procurement in Indonesia is based on Presidential Decree no 54 2010 and its amendment. Ministry of Finance has developed Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) which serves e-procurement, but not exclusively, to its offices in Indonesia by providing an office in each of provinces in Indonesia. Implementation of e-procurement aims to increase accountability, transparency, effectiveness, efficiency and security of procurement. This study analyzes the implementation of e-procurement exclusively in LPSE of Ministry of Finance in West Papua. The result of this study shows implementation of e-procurement has met its purposes, increasing accountability, transparency, effectiveness, efficiency and security of procurement


Abstrak


Implementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 danĀ  perubahannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan layanan e-procurement bagi, namun tak terbatas pada, kantor-kantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk kantor pada tiap provinsi di Indonesia. Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa.

Article Details

How to Cite
Adi, C. S. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 2(2), 1-16. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16
Section
Articles

References

Damayanti, A. I., Domai, T., & Wachid, A. (2013). Penerapan E-procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik, hlm. 139-146.
Draft, R. L. (2008). Organization Theory and Design Tenth Edition. Cengage Learning.
European Commission. (2010). Green Paper on Expanding The use of e-procurement in the EU.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 edisi ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Undip.
Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). Managerial Accounting. Thomson South Western.
Ndikron, Suryaningsih, M., & Santoso, R. S. (2016). Implementasi E-procurement di Universitas Diponegoro.
Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-procurement) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Administrasi Publik, hlm. 1905-1911.
Nurchana, A. R., Haryono, B. S., & Adiono, R. (2014). Efektivitas E-procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Administrasi Publik, hlm. 355-359.
Rahayu, T. P., Saleh, C., & Prasetyo, W. Y. (2013). Implementasi Kebijakan E-procurement untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi. Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Sujarweni, W. V. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Udoyono, K. (2012). E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta.
Vaidya, K., Sajeev, A., & Callender, G. (2006). Critical Factors that Influence E-procurement Implementation Success in the Public Sector. Journal of Public Procurement volume 6, hlm. 70-99.
Yudiyatna, H. (2012). Buku Saku Pengadaan Barang/Jasa.