Reformulasi dana alokasi umum, menghitung kebutuhan fiskal daerah berbasis unit cost

Main Article Content

Kurnia Kurnia

Abstract

Saat ini Pemerintah sedang menginisiasi untuk melakukan revisi terhadap UU Perimbangan Keuangan. Salah satu muatan materi revisi UU Perimbangan Keuangan tersebut adalah perubahan formulasi perhitungan DAU yang sangat fundamental. Perubahan tersebut yakni mengubah variabel kebutuhan fiskal yang sebelumnya menggunakan proxy jumlah penduduk, produk domestik regional bruto per kapita, luas wilayah, dan indeks pembangunan manusia untuk mengukur kebutuhan fiskal dalam penyediaan pelayanan publik di daerah, diubah menjadi  variabel kebutuhan layanan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, layanan umum, administrasi pemerintahan dengan menggunakan perhitungan unit cost dan target layanan per kapita sebagai penentu jumlah kebutuhan fiskalnya. Kajian ini akan mengeksplorasi hal yang perlu dipersiapkan, serta kelebihan dan kekurangan dalam penerapan perhitungan kebutuhan fiskal berbasis unit cost melalui kajian desk study. Kajian menemukan fakta, bahwa pendekatan perhitungan berbasis unit cost memerlukan informasi yang sangat detil atas layanan dasar yang akan disediakan, identifikasi seluruh aktivitas dan biaya yang dapat memenuhi indikator capaian layanan standar. Namun demikian, terbatasnya resource envelope yang tersedia dapat menjadi kendala dalam pemenuhan indikator capaian layanan dasar tersebut.

Article Details

How to Cite
Kurnia, K. (2019). Reformulasi dana alokasi umum, menghitung kebutuhan fiskal daerah berbasis unit cost. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(2), 129-143. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.124
Section
Articles

References

Boex, Jameson dan Jorge Martinez-Vazquez. (2004). Designing Intergovernmental Equalization Transfers with Imperfect Data: Concepts, Practices, and Lessons. International Center for Public Policy Working Paper Series, at AYSPS, GSU paper0421, International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

DJPK, Kementerian Keuangan. (2017). Bahan Public Hearing RUU HKPD.

DJPK, Kementerian Keuangan. (2017). RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RUU-HKPD-public-hearing_281117_20.00-3.pdf

Handayani, Chatrin Tri dan Sukirno. (2016). Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ index.php/kpai/article/view/5643, diunduh pada hari Minggu, 2 Desember 2018, 18.30 WIB.

Harsetyanto, Tetuko Onny Putra. (2014). Formulasi Unit Cost Layanan Kesehatan Puskesmas dalam rangka Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (Rba) Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Februari Volume 3, Nomor 1: Semester Ganjil 2014/2015. http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/ jimfeb/article/view/1629, diunduh pada hari Kamis, 15 November 2018. Jam 17.45 WIB.

Juanda, Bambang, Machfud Sidik, dan Riatu Mariatul Qibthiyyah. (2012). Reformulasi DAU untuk Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant. Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2018). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (unpublished).

Martinez-Vazquez, Jorge dan Jameson Boex. (2006). The Design of Equalization Grants: Theory and Applications. George State University and World Bank Institute.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota jo. Nomor 23 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129 / HUK/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Shah, Anwar. (2012). Policy Note on the Reform of Dana Alokasi Umum (DAU) – the General Purpose Gap Filling Transfer. ADB TA 7452.

Wegener, Alexander. (2011). A Paper presentasion: Cost-based transfers. A review of selected country experiences. Interpublic cosultancy.

Wegener, Alexander. (2011). A presentation of selected countries and their approaches in designing intergovernmental fiscal transfers. Interpublic cosultancy.

Yoenus, Muhammad. (2012). Evaluasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2010). Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah